Aktifitas BPBD
RAD PRB Provinsi Jawa Tengah dan Kota Yogya PDF Print E-mail
FAQs - About Us
Sunday, 19 April 2009 22:44
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi pertama yang menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) melalui Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2007. Selain itu Kota Yogyakarta adalah Daerah Tingkat II pertama yang menetapkan RAD PRB melalui Keputusan Walikota No. 669 Tahun 2007.

Sebelum turunan dari UU PB muncul, wacana mengenai landasan hukum dari RAD PRB adalah melalui peraturan/keputusan kepala daerah (tingkat I/II). Bila landasan RAD PRB tsb dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dikuatirkan akan makan waktu lama dan berbelit-belit. Dalam hal ini penyusun RAD PRB dikoordinasikan oleh Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) sebagai lembaga perencanaan di daerah serta lembaga yang bekerja di bidang penanggulangan bencana (Kesbanglinmas misalnya). Tim Kerja penyusun RAD PRB terdiri dari berbagai pihak, seperti dari unsur pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi dan swasta. Masa waktu untuk RAD PRB adalah selama 5 (lima) tahun, hal ini sesuai dengan masa waktu perencanaan umumnya di pemerintah (jangka menengah).

Akan tetapi setelah muncul Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB, maka situasinya berubah drastis. Dari PP 21/2008 dapat diketahui antara lain:

  1. Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana (Psl 8, ayat 1).
  2. Rencana aksi pengurangan risiko bencana terdiri dari: rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana (RAN PRB) (Psl 8, ayat 2a) dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) (Psl 8, ayat 2b).
  3. RAN PRB disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB (Psl 8, ayat 3).
  4. RAN PRB ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional (psl 8, ayat 4).
  5. RAD PRB disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD (psl 8, ayat 5).
  6. RAD PRB ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana (Psl 8, ayat 6).
  7. RAN PRB dan RAD PRB ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan (Psl 8, ayat 7).

Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan daerah-daerah yang telah menetapkan RAD PRB dengan ketetapan oleh Kepala Daerah dan dengan masa waktu 5 tahun? Apakah dokumen-dokumen itu akan direvisi atau bagaimana? Dan sekarang yang untung adalah daerah-daerah yang bersikap "wait and see" sambil menunggu kejelasan kebijakan penyusunan RAD PRB. Sudah sampai dimana pedoman penyusunan RAD PRB yang disusun oleh BNPB sekarang ini?


 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi