Aktifitas BPBD
Profil BPBD Provinsi Jawa Tengah
FAQs - About Us
Written by Egga   
Monday, 03 January 2011 14:27

KONDISI UMUM JAWA TENGAH

Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 35 kabupaten dan kota serta berpenduduk lebih kurang 32.000.000 jiwa , merupakan daerah rawan bencana di Indonesia. Sesuai dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, maka pada wilayah ini memungkinkan terjadi bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, ataupun faktor manusia. Faktor yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, tsunami dan gunung meletus paling sering terjadi dan sering menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa .

Luas Wilayah 32.544,12 km2, Wilayah Administrasi; 29 Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan, 7.809 Desa, 767 Kelurahan. Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 : 32,382,657 jiwa (Laki-Laki : 16,091,112, Wanita : 16,291,545) Kondisi wilayah Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik wilayah, yaitu pantai, dataran, dan perbukitan.

Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Terdapat 6 gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu: Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung - Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung - Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Banjarnegara). Terkait dengan kondisi hidrologi wilayah ini, terdapat beberapa sungai antara lain Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa (572 km); Kali Pemali, Kali Comal, Kali Bodri, Serayu dan Kali Progo.

Selain itu, juga terdapat waduk-waduk yang utama di Jawa Tengah yaitu Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk Kedungombo (Kabupaten Boyolali dan Sragen), Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), dan Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen).
Berdasarkan Data Indeks Rawan Bencana (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah menempati rangking pertama tingkat nasional sebagai daerah rawan bencana, sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel Indeks Rawan Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2011

NO

PROVINSI

SKOR INDEKS RAWAN

KELAS

1

2

3

4

1.

JAWA TENGAH

203

TINGGI

2.

JAWA BARAT

200

TINGGI

3.

JAWA TIMUR

189

TINGGI

4.

NUSA TENGGARA TIMUR

187

TINGGI

5.

ACEH

169

TINGGI

6.

SUMATERA BARAT

154

TINGGI

7.

SUMATERA UTARA

148

TINGGI

8.

SULAWESI SELATAN

140

TINGGI

9.

NUSA TENGGARA BARAT

139

TINGGI

10.

SULAWESI TENGAH

138

TINGGI

11.

BANTEN

133

TINGGI

12.

SULAWESI UTARA

133

TINGGI

13.

BALI

129

TINGGI

14.

MALUKU

128

TINGGI

15.

SUMATERA SELATAN

126

TINGGI

16.

LAMPUNG

126

TINGGI

17.

KALIMANTAN TIMUR

125

TINGGI

18.

D.I. YOGYAKARTA

124

TINGGI

19.

PAPUA

120

TINGGI

20.

SULAWESI TENGGARA

116

TINGGI

21.

DKI JAKARTA

113

TINGGI

22.

RIAU

109

TINGGI

23.

JAMBI

109

TINGGI

24.

KALIMANTAN BARAT

108

TINGGI

25.

KALIMANTAN SELATAN

108

TINGGI

26.

BENGKULU

105

TINGGI

27.

SULAWESI BARAT

104

TINGGI

28.

GORONTALO

94

SEDANG

29.

MALUKU UTARA

89

SEDANG

30.

KALIMANTAN TENGAH

83

SEDANG

31.

PAPUA BARAT

67

SEDANG

32.

KEPULAUAN RIAU

55

SEDANG

33.

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

46

SEDANG

Sumber : IRBI Tahun 2011

Sementara itu, masih berdasarkan Data IRBI Tahun 2011, Data Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

No

KABUPATEN

SKOR

KELAS RAWAN

RANGKING NASIONAL

1

2

3

4

5

1.

CILACAP

132

TINGGI

3

2.

BANYUMAS

123

TINGGI

8

3.

KEBUMEN

113

TINGGI

12

4.

KLATEN

106

TINGGI

19

5.

WONOSOBO

105

TINGGI

20

6.

JEPARA

105

TINGGI

21

7.

SEMARANG

103

TINGGI

23

8.

KARANGANYAR

102

TINGGI

24

9.

BREBES

101

TINGGI

25

10.

PATI

98

TINGGI

31

11.

MAGELANG

94

TINGGI

42

12.

BOYOLALI

92

TINGGI

43

13.

PURWOREJO

91

TINGGI

46

14.

WONOGIRI

89

TINGGI

55

15.

KOTA SEMARANG

87

TINGGI

60

16.

SUKOHARJO

82

TINGGI

76

17.

PEMALANG

78

TINGGI

101

18.

KUDUS

78

TINGGI

103

19.

REMBANG

77

TINGGI

107

20.

PEKALONGAN

76

TINGGI

116

21.

SRAGEN

76

TINGGI

118

22.

GROBOGAN

75

TINGGI

126

23.

BANJARNEGARA

75

TINGGI

127

24.

KENDAL

73

TINGGI

139

25.

TEMANGGUNG

70

TINGGI

149

26.

DEMAK

69

TINGGI

153

27.

TEGAL

64

TINGGI

180

28.

PURBALINGGA

62

TINGGI

192

29.

BATANG

62

TINGGI

193

30.

KOTA SURAKARTA

60

TINGGI

207

31.

BLORA

58

TINGGI

222

32.

KOTA PEKALONGAN

52

TINGGI

272

33.

KOTA TEGAL

46

TINGGI

322

34.

KOTA MAGELANG

44

TINGGI

343

35.

KOTA SALATIGA

34

SEDANG

404


Sumber : IRBI Tahun 2011

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sekitar 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 98,53. Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Umumnya penduduk banyak menumpuk di daerah kota dibandingkan kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 1.002 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 12 ribu orang setiap kilometer persegi.
Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Jawa Tengah berbanding lurus dengan tingkat kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan peningkatan frekwensi kejadian setiap tahunnya. Data frekwensi kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar Frekwensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 s.d Tahun 2011

Sumber    :    Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah 2012-2016

Secara kuantitatif, berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 disebutkan bahwa di Jawa Tengah sampai dengan akhir Desember 2012 tercatat jumlah kejadian dan taksiran kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel Jumlah Kejadian dan Taksiran Kerugian Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2012

NO

JENIS KEJADIAN

JUMLAH KEJADIAN

TAKSIRAN KERUGIAN (Rp)

1

2

3

4

1

Angin Topan

380

50.372.807.000

2

Banjir

190

28.197.575.000

3

Gelombang pasang/Abrasi

7

100.000.000

4

Kebakaran

412

33.230.213.000

5

Tanah Longsor

318

23.761.124.000

Jumlah

1307

135.661.719.000

Sumber: Pusat Data dan Informasi BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Untuk mengantisipasi potensi dan tingginya kejadian bencana di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan beberapa peraturan di bidang penanggulangan bencana, antara lain:
1.    Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2.    Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Jawa Tengah;
3.    Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah
4.    Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/42/2010 tentang Penetapan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015.

BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana telah berpedoman pada tiga tahapan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu:
1.    Tahapan Pra Bencana;
2.    Tahapan pada Saat Bencana (Tanggap Darurat), dan;
3.    Tahapan Pasca Bencana.

Impelementasi tiga tahapan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dalam perjalanannya masih banyak kendala yang dihadapi sehingga belum maksimal mewujudkan apa yang menjadi cita-cita amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 maupun keinginan masyarakat .

Berbagai kendala tersebut antara lain, lembaga BPBD merupakan lembaga baru yang keberadannya masih berusia satu sampai tiga tahun, terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurangnya regulasi, terbatasnya anggaran, dan masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham kelembagaan BPBD.
Unsur pengarah sebagai bagian dari struktur BNPB maupun bagian dari struktur BPBD baik Provinsi maupun kabupaten/kota, telah menempati peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana. Peran unsur pengarah diwujudkan dalam bentuk penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, sehingga diharapkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat memenuhi keinginan masyarakat.
Berdasarkan peran strategis tersebut, disusunlah rumusan konsep pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah agar terwujud tata kelola penanggulangan bencana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Rumusan BPBD Provinsi Jawa Tengah

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bergerak dalam Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah, yang dimaksud Daerah dalam hal ini yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Sedangkan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah Instansi/Lembaga Penanggulangan Bencana yang bergerak di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang Dasar pembentukan awalnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, dan diperkuat dengan Peraturan Kepala BNPB (Perka) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda Nomor 10 Tahun 2008, Pergub Nomor 101 Tahun 2008, dan Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana baik itu pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca terjadi bencana. Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah bersumber dari dana APBN maupun APBD.

Ancaman Bencana

Banjir, Gempabumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunungapi, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit.

Alamat Kantor (Contact Person)

Jl. Imam Bonjol 1F Semarang, Kopde Pos 50141, Telp. (024) 3519904, 3519904, 3562293, 08121556495 (posko aju), Fax. (024) 3519186, 3562293 (posko aju), Whatsapp 08813809409. Website: www.bpbdjateng.info Email Sekretariat: bpbd.jatengprov.go.id, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VISI DAN MISI BPBD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENDUKUNG
VISI MISI JAWA TENGAH 2008 – 2013


VISI

Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

MISI

Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana.
Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana.
Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.
Membangun Kerjasama antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana.

TUGAS POKOK BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

FUNGSI BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;

3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;

5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS POKOK BPBD PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN SOTK STRUKTUR ORGANISASI

KALAKHAR BPBD

KALAKHAR BPBD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Pasal 2, & 3, Pergub No.101 th. 2008).

KALAKHAR BPBD, membawahkan :

a) Bagian Tata Usaha;

b) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;

c) Bidang Penanganan Darurat;

d) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;

e) Bidang Logistik Dan Peralatan;

f) Satuan Tugas;

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha; Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BPBD. Bidang-bidang; Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD. Satuan Tugas; Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD yang dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh KALAKHAR BPBD. Kelompok Jabatan Fungsional; Dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD.

BAGIAN TATA USAHA

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian

FUNGSI

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
  3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BIDANG I PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

FUNGSI

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pencegahan bencana.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang kesiapsiagaan bencana.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BIDANG II PENANGANAN DARURAT

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat

FUNGSI

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kalakhar bpbd sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BIDANG III REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

FUNGSI

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang rehabilitasi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang rekonstruksi.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BIDANG IV LOGISTIK DAN PERALATAN


TUGAS

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik dan peralatan.

FUNGSI

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyediaan logistik.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang penyediaan peralatan.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


PRESTASI BPBD PROVINSI JAWA TENGAH (DOUBLE PRESTASI)

  1. Juara II BPBD Provinsi Terbaik tahun 2012, Kategori Tanggap Darurat. Prestasi penilaian dan penganugerahan oleh BNPB dalam upaya penanggulangan bencana selama ini.
  2. Juara II BPBD Provinsi Terbaik tahun 2012, Kategori Pasca Bencana. Prestasi penilaian dan penganugerahan oleh BNPB dalam upaya penanggulangan bencana selama ini.
Last Updated on Monday, 31 October 2016 07:51
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi 2016

lapor_gub

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

komplain

lapor_gub

Informasi Publik

DOWNLOAD

Statistik

Pelayanan Informasi