Aktifitas BPBD
75% Wilayah Rawan Bencana PDF Print E-mail
Kegiatan - Liputan Media
Thursday, 10 June 2010 05:16

SALATIGA- Sebagian besar bupati/wali kota di Jateng masih menganggap bahwa penanganan bencana cukup dengan Satuan Pelaksana (Satlak). Selain itu pada umumnya Satlak tersebut hanya bekerja pada saat terjadi bencana/tanggap darurat. Padahal penanggulangan bencana meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana/rehabilitasi.

 

Demikian ungkap Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Drs Priyantono Djarot Nugroho, saat membuka Kongres I Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Senin (8/6), di Hotel Laras Asri, Salatiga.

Dikemukakan, tugas Satlak sifatnya hanya kepanitian, sehingga mereka melakukan kegiatan kalau ada perintah dari bupati/wali kota atau wakilnya, yang menjabat sebagai ketua Satlak. ’’Satlak tidak berani bertindak sendiri, akibatnya bila terjadi bencana kewalahan mengatasi masalah. Termasuk dalam hal penanganan prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana,’’ tambahnya.

Mencegah

Hal itu berbeda dari BPBD Jateng. Karena merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), badan itu berani melangkah menanggulangi bencana sebelum ada perintah Gubernur. ’’Prinsip kami lebih baik mencegah daripada mengatasi persoalan setelah terjadi bencana.’’

Diungkapkan pula, lebih dari 75 persen wilayah di Jateng rawan bencana. Untuk itu, dia berharap agar daerah tingkat II lebih serius dalam hal memahami arti penting penanggulangan bencana, terutama pada tahap prabencana. Salah satu bentuk keseriusan tersebut dengan membentuk SKPD yang khusus menanggulangi bencana.

’’Mengenai lambatnya pembentukan SKPD penanggulangan bencana itu, pada umumnya dengan alasan keterbatasan dana. Ada juga beberapa yang menganggap pembentukan SKPD tersebut belum perlu, dan cukup ditangani Satlak. Padahal kenyataannya selalu kalang-kabut saat terjadi bencana.’’

Penanganan prabencana juga bisa dilakukan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat, misalnya lewat gotong royong atau bekerja sama dengan LSM, perguruan, dan lembaga lain. Kalau Pemda mau mengajak secara baik-baik dan terbuka, mereka pasti bersedia.

’’Kepedulian masyarakat Jateng terhadap penanggulangan bencana sangat tinggi. Bahkan pernah terjadi bencana dengan korban 200 orang, tetapi relawan yang turun tangan mencapai 400 orang. Ini bukti partisipasi masyarakat sangat tinggi,’’ ungkapnya.

Kongres FPRB I tersebut berlangsung 7-9 Juni 2010, diikuti kalangan perguruan tinggi, LSM, forum di bidang bidang bencana, PNS di lingkungan Pemda, dan sebagainya, baik dari Jateng maupun DIY. Hari terakhir kongres dilakukan deklarasi FPRB dan susunan pengurus.(C15-41)

 

Suara Merdeka, 8 Juni 2010

 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi