Aktifitas BPBD
Korban Longsor Setahun di Pengungsian (2) PDF Print E-mail
Kegiatan - Liputan Media
Sunday, 06 June 2010 05:46

SELAMA lebih setahun mengungsi, korban longsor di Dusun Bunter, Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung, Cilacap, terus menunggu relokasi yang pernah dijanjikan pemerintah. Mereka menginginkan kepastian kapan dan di mana mereka akan melanjutkan hidup, meninggalkan tenda-tenda pengungsian yang selama ini mereka tempati.

Sebenarnya, bukan hanya sekali ini saja para korban longsor itu harus mengungsi. Mereka ternyata beberapa kali direlokasi gara-gara areal yang ditinggali dilanda longsor.

Beberapa puluh tahun silam, longsor juga pernah melanda sebagian wilayah Dusun Bunter. Sejumlah warga di dusun itu terpaksa harus direlokasi. Mereka boyongan ke lahan lain di dekat dusun tersebut. Sampai sekarang setidaknya para korban longsor di desa itu telah tiga kali berpindah tempat.

Kali terakhir terjadi Februari 2009 lalu. Bencana longsor yang terjadi di Dusun Bunter membuat mereka harus mengungsi kembali. Sebanyak 63 rumah di dusun itu, sudah setahun lebih ditinggalkan penghuninya. Pasalnya, rumah mereka sudah retak-retak dan hampir roboh. Mereka tak berani menempatinya. Terlebih tanah di bawahnya juga masih terus bergerak.

Setelah berkali-kali mengalami musibah hingga harus berpindah rumah, mereka kini meminta kepastian dari pemerintah. Mereka selalu menanyakan kapan dan di mana bisa memperoleh rumah tinggal yang layak dan bebas dari bayang-bayang bencana longsor.

Sebagaimana dikemukakan Surapto (40), salah seorang pengungsi longsor di Dusun Bunter yang hingga kemarin masih tinggal di tenda pengungsian. “Para pengungsi saat ini menunggu kepastian kapan kami akan direlokasi. Karena dari dulu selalu dijanjikan terus, tetapi pada kenyataannya janji itu selalu mundur-mundur terus.

Kalau mau direlokasi ya segera dipastikan, tapi kalau tidak ya lebih baik bilang saja tidak,” katanya.
Dia mengungkapkan, para pengungsi memang pernah mengikuti sosialisasi rencana relokasi korban longsor. Mereka juga sudah didata. Namun setelah setahun lebih, relokasi tidak kunjung direalisasikan.

Rupanya proses relokasi butuh proses yang panjang. Pasalnya, Pemkab Cilacap tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi tempat tinggal para korban. Padahal untuk merelokasi mereka, yang harus kali pertama disiapkan adalah lahan.
Berhubung pemkab tidak punya tanah di Desa Pamulihan, akhirnya dicarikan tanah milik Perhutani. Namun pihak Perhutani tidak bisa melepas begitu saja tanah yang diminta pemkab.

“Perhutani minta tanah pengganti. Akhirnya antara Perhutani dan Pemkab sepakat melakukan tukar guling dengan syarat tanah Pemkab yang ditukar guling dengan tanah Perhutani harus menempel ke tanah Perhutani. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tukar guling bisa dilaksanakan,” kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Dangir Mulyadi SSos MM.

Berarti tanah untuk merelokasi para pengungsi sudah tersedia. Lahan tersebut berada di tiga tempat yaitu di Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung serta di Desa Negarajati dan Karangsari, Kecamatan Cimanggu.

Selain di Desa Pamulihan, pemkab juga menyediakan lahan relokasi di Negarajati dan Karangsari. Sebab, bencana tanah longsor pada 2 Februari 2009, terjadi secara bersamaan di tiga tempat, masing-masing di Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung yang menimpa 165 keluarga. Kemudian di Desa Negarajati dan Karangsari, Kecamatan Cimanggu, masing-masing menimpa 130 keluarga dan 110 keluarga.

Rumah milik para korban di Negarajati dan Karangsari juga hancur dan rusak. Rumah mereka tidak layak ditinggali. Selain kondisinya sudah rusak dan nyaris ambruk, di lokasi tersebut juga rawan terjadi longsor susulan. Akibatnya, permukiman itu harus dikosongkan.
Namun pengungsi di Negarajati dan Karangsari tidak tinggal di tenda pengungsian. Mereka ditampung di rumah saudaranya. Berbeda dengan di Pamulihan, ada 63 keluarga yang terpaksa harus tinggal di tenda pengungsian.

Menurut Dangir Mulyadi, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebenarnya sudah memberi bantuan dana relokasi sebesar Rp 8,8 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun 220 unit rumah di lokasi relokasi, berikut sarana dan prasarana penunjang.
Pembangunan rumah bagi para korban belum bisa dilaksanakan karena lahan relokasi masih berupa perbukitan. Untuk itu perlu dilakukan perataan dan pematangan lahan terlebih dulu. Tujuannya, agar lahan tersebut benar-benar bisa dijadikan sebagai lokasi pemukiman yang aman. Biaya untuk perataan dan pematangan lahan mencapai Rp 1,5 miliar. Biaya tersebut dibebankan ke Pemkab Cilacap.

Pihak BPBD Cilacap sudah mengusulkan anggaran untuk perataan dan pematangan lahan relokasi dengan harapan usulan itu bisa dipenuhi melalui APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran (TA) 2010. Namun ternyata di APBD, anggaran yang diusul tidak muncul.

Akibatnya, pekerjaan perataan dan pematangan lahan belum bisa dilaksanakan sekarang. Pihak BPBD setempat kini hanya bisa berharap usulan tadi akan dipenuhi melalui perubahan APBD TA 2010. Itu artinya, untuk pekerjaan perataan dan pematangan lahan masih harus menunggu sampai akhir tahun ini.

Ada beberapa alasan kenapa usulan anggaran perataan dan pematangan lahan yang sebesar Rp 1,5 miliar tadi belum dipenuhi lewat APBD TA 2010. Menurut Ketua Komisi B (Bidang Keuangan) DPRD H Kustiwa BSc, pihaknya telah berupaya membantu biaya penanganan korban bencana melalui penyediaan dana lewat APBD. Tapi berhubung kemampuan keuangan yang ada sangat terbatas, tidak semua kebutuhan dapat dianggarkan dalam satu tahun yang sama.

Butuh Waktu

Selain itu, proses untuk merelokasi mereka juga butuh waktu yang panjang. Sebab, Pemkab Cilacap harus menyediakan lahan dulu. Proses penyediaan lahan juga menghadapi kendala karena pemkab tidak punya tanah di desa yang dilanda longsor sehingga harus dilakukan tukar guling dengan tanah Perhutani.

Tapi, menurut Wakil Bupati H Tatto Suwarto Pamuji, usulan dana untuk perataan dan pematangan lahan relokasi sebesar Rp 1,5 miliar sebagai pendamping dana bantuan dari BNPB Rp 8,8 miliar.

Usulan dana pendamping tadi tidak masuk ke APBD TA 2010 karena dana bantuan yang dari BNPB baru turun pada akhir tahun 2009. Saat itu APBD TA 2010 sudah disahkan oleh Dewan. Kalau dana bantuan tadi turun pertengahan tahun, maka dana pendampingnya bisa langsung dialokasikan sehingga muncul di APBD tahun ini.

Dana bantuan BNPB tadi untuk membangun 220 unit rumah bagi korban tanah longsor di Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung serta di Desa Negarajati dan Karangsari, Kecamatan Cimanggu.

Agar pembangunan rumah bagi para korban longsor dapat disegera dikerjakan, dana pendamping Rp 1,5 miliar tadi akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2010. Bahkan, usulan anggaran perataan dan pematangan lahan relokasi tadi menjadi prioritas.
Kalau dana pendampingnya sudah siap, maka teknis pelaksanaan pembangunannya ditangani sepenuhnya Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan (DCKKP) setempat. Sebab, pihak DCKKP yang menyiapkan detail engineering design (DED)-nya.

Kepala DCKKP Ir A Ristyanto MT melalui Kabid Tata Ruang Kun Nasython ST MM mengatakan, pihaknya sudah selesai menyiapkan DED pembangunan rumah relokasi bagi korban tanah longsor tersebut. ‘’Detail engineering design yang disiapkan sudah lengkap, baik desain rumah maupun tata ruangnya. Yang perlu segera dikerjakan justru perataan dan pematangan lahan dulu. Pekerjaan ini mutlak harus dilakukan karena lokasi yang akan dijadikan untuk merelokasi para korban berupa perbukitan,’’ tegasnya. (Agus Sukaryanto, Khalid Yogi-20)

Suara Merdeka, 6 Juni 2010

Last Updated on Thursday, 10 June 2010 05:48
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi