Aktifitas BPBD
Rp 7,5 M untuk Hutan Merapi PDF Print E-mail
Kegiatan - Liputan Media
Friday, 11 February 2011 19:21

SEMARANG- Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menyiapkan anggaran Rp 7,5 miliar untuk merehabilitasi hutan di kawasan Merapi yang rusak akibat letusan beberapa waktu lalu. Dengan adanya rehabilitasi itu Taman Nasional Gunung Merapi tetap dipertahankan, dan akan digeser hingga 10 km dari puncak untuk mengantisipasi dampak letusan berikutnya.

”Kami sedang diskusi dengan Gubernur DIY dan Jateng agar pelaksanaannya nanti bisa optimal dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Semarang, belum lama ini.

Dia menjelaskan, Taman Nasional Gunung Merapi menempati lahan seluas 6.000 hektare. Lahan yang kena erupsi beberapa waktu lalu sekitar 1.500 hektare. Kondisinya rusak parah, banyak pohon bertumbangan.

”Karena itu, proses rehabilitasi segera dilakukan. Dana yang dibutuhkan Rp 5 juta per hektare. Jadi, total dana dibutuhkan Rp 7,5 miliar sudah kami siapkan,” tandasnya.

Rehabilitasi hutan dilakukan dengan penanaman beberapa jenis pohon yang bisa dipetik hasilnya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pihaknya memperingatkan agar sekitar taman nasional tidak djadikan tempat tinggal.  ”Semata-mata untuk menghindari bencana ketika Merapi meletus lagi,” kata dia.

Setelah direhabilitasi, Taman Nasional Merapi diharapkan menjadi objek wisata alternatif sehingga memberi kontribusi pendapatan bagi Pemda setempat. Kementerian Kehutanan berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk rakyat.

Dari total Rp 5,6 triliun alokasi anggaran Kemenhut dalam APBN, Rp 3 triliun digunakan untuk kegiatan pemberdayaan rakyat. Sementara Rp 500 juta untuk perkebunan rakyat, Rp 1 triliun untuk hutan rakyat dan kemasyarakatan, serta Rp 500 miliar untuk rekonstruksi lahan daerah aliran sungai. ‘’Sisanya untuk biaya rutin, seperti belanja pegawai, peralatan kantor, dan pengurusan administrasi lain,’’ katanya. (H70-35)

Suara Merdeka, 11 Debruari 2011

 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi