Aktifitas BPBD
Rehab dan Rekon Pascabencana 2010 PDF Print E-mail
Kegiatan - Liputan Media
Thursday, 17 February 2011 13:35

PURWOKERTO- Kabupaten Banyumas menerima anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2010 sebesar Rp 13 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Ariono Poerwanto. Ia menuturkan, setengah dari total dana tersebut telah dicairkan pada awal Januari lalu, dan telah digunakan untuk mendanai 23 paket penanganan pasca bencana yang berasal dari usulan tahun 2009.

Menurutnya, kebanyakan dana tersebut digunakan untuk mendanai proyek perbaikan dan pembuatan bendungan, pengaman jembatan, perbaikan jalan longsor, dan beberapa proyek lainnya.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Drs Priyantoro Djarot Nugroho, mengatakan pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2010 tahap kedua, mensyaratkan ang­garan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap pertama ha­rus terserap setidaknya 90 persen. Hal itu ia sampaikan da­lam pembukaan Rapat Koordina­si Pengendalian Pelaksanaan Re­habilitasi dan Rekonstruksi Pas­ca Bencana di Rumah Dinas Ba­kor­­wil III Jalan Gatot Subroto Pur­wokerto, Selasa malam (15/2)

Ia mengatakan, apabila anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pertama hingga akhir Februari mendatang belum terserap, pencairan anggaran tahap kedua tak bisa dilaksanakan.

Menurut Djarot, Provinsi Jateng pada tahun anggaran 2010 lalu memperoleh anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp 123,45 miliar. Adapun yang sudah dicairkan yaitu sebesar 50 % atau sekitar Rp 62 miliar.

"Rapat kali ini diikuti 80 orang peserta yang berasal dari SKPD terkait," ujarnya. Rapat yang digelar Selasa (15/2) hingga Kamis (17/2) tersebut membahas strategi dan menyamakan persepsi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Anggaran yang diterima Jateng telah dicairkan pada sepuluh kabupaten/kota yang wilayahnya dilanda bencana.

Kesepuluh kabupaten/kota tersebut yaitu Purbalingga,  Banjarnegara, Banyumas, Purworejo, Pekalongan, Karanganyar, Wonosobo, Brebes, Pati, dan Kota Tegal. Menurutnya daerah-daerah tersebut mendapat anggaran, karena telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat kabupaten/kota.

"Daerah yang belum memiliki BPBD tidak bisa diberikan anggaran tersebut, sebab anggaran yang berasal dari APBN itu memang harus dialokasikan pada BPBD daerah agar pertanggungjawabannya jelas," kata dia.

Ariono menambahkan, paket proyek sebanyak 23 buah yang telah direncakanan hingga akhir Februari bisa terlaksana seluruhnya. Kondisi itu bisa terjadi dengan catatan cuaca dalam kondisi baik. Sebab lanjut dia, mayoritas proyek yang dikerjakan berkaitan langsung dengan air.(K17-17)

 

 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi