Aktifitas BPBD
BNK dan BPBD Kota Semarang perlu kejelasan
Kegiatan - Liputan Media
Tuesday, 19 April 2011 14:37

BALAI KOTA - Pemkot Semarang perlu segera memastikan dua lembaga yang kini tidak ada kejelasan. Kedua lembaga itu adalah Badan Narkotika Kota (BNK) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Usai dilikuidasi, seiring kebijakan pemerintah pusat supaya badan narkotika tingkat kabupaten/kota menjadi instansi vertikal di bawah Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara BPBD sampai sekarang ini belum dibentuk.

Wakil Ketua DPRD Djunaedi mengatakan, semestinya Wali Kota Soemarmo HS perlu segera memberikan kepastian mengenai dua lembaga itu.

Seperti halnya BNK, pascalikuidasi pada Januari 2011 sampai sekarang ini PNS yang ditempatkan di lembaga itu tidak ada pekerjaan. Ada 20 orang yang ditempatkan. ''Sekarang tidak ada pekerjaan. Yang dikerjakan apa. Cuma untuk PNS eselon III dan II gajinya masih mendapatkan tunjangan jabatan. Ini kan jadi aneh. Wewenang sudah tidak ada, tapi masih dapatkan tunjangan jabatan,'' kata dia, kemarin.

 

Perlu Ada Ia menegaskan, kejelasan dari pemerintah perlu ada. Kalaupun PNS dipindah, tentunya harus segera dicarikan instansi pengganti. Beda kalau dipertahankan, perlu diberikan pekerjaan. Sedangkan BPBD juga perlu mendapatkan kepastian. Setelah Kota Semarang memiliki Perda Penanggulangan Bencana, semestinya perlu segera dibentuk instansinya.

Menurut Djunaedi, membentuk BPBD penting agar penanganan bencana alam terfokus. Selama ini, masalah bencana alam terpencar-pencar di sejumlah instansi. Akibatnya, penanganannya kurang begitu maksimal. ''Seperti contoh saat banjir bandang di Mangkang, Pemkot tidak bisa gunakan dana tak tersangka. Dalam aturan sudah dijelaskan, untuk bisa menggunakan dana itu kepala daerah wajib menyatakan bencana. Karena tidak ada lembaga yang menangani, sehingga penanganannya tertunda,'' kata dia.

Sementara itu Wali Kota Soemarmo HS memastikan untuk BPBD akan segera terisi dalam bulan ini. ''Segera kami ini, karena ini amanah dari perda,'' tandas dia. Hanya saja untuk BNK, pemkot menunggu arahan dari pusat. Sedangkan personel PNS di lembaga itu akan ditempatkan di sejumlah SKPD lainnya. (H37,H35-53 )

Suara Merdeka, 10 April 2011

 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi