BPBD Provinsi Jawa Tengah

Jl. Imam Bonjol 1F Semarang | Tel. 024-3519927, 3519904 | email: bpbd@jatengprov.go.id

Aktifitas BPBD
Apa Kabar Para Pengungsi Merapi?
Kegiatan - Liputan Media
Monday, 04 July 2011 05:09

Apa kabar para pengungsi Merapi? Aneka kekarutmarutan kehidupan berbangsa dan berpemerintahan kita, seakan-akan mengabaikan nasib saudara-saudara kita yang sejak tahun lalu menjadi korban erupsi Gunung Merapi. Peristiwa itu, hingga kini masih menyisakan penderitaan bagi ribuan warga di Kabupaten Klaten dan Magelang. Saat ini 165 kepala keluarga (KK) warga Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, masih mengungsi dan menempati rumah hunian sementara (huntara) di Bumi Perkemahan Kepurun, Balerante

Bagaimana pula dengan para korban di Kabupaten Magelang? Jumlah pengungsi akibat terjangan lahar dingin mencapai sekitar 2.450 orang. Luapan lahar dingin itu merupakan akibat dari tingginya curah hujan di puncak Merapi, 9 Januari 2011. Beberapa desa di Kecamatan Salam porak poranda. Bahkan seluruh rumah warga Dusun Gempol, Desa Jumoyo, hanyut atau terendam pasir dan batu-batu besar. Nasib Serupa dialami sebagian warga Kecamatan Muntilan, Mungkid, Srumbung, Sawangan dan Kecamatan Dukun.

Kebutuhan orang tentu bukan hanya bagaimana terlindung dari hujan atau sengatan matahari serta tidak kelaparan. Ada aspek-aspek sosial yang lebih luas ketimbang pemenuhan kebutuhan faali. Sebagai makhluk sosial, bukankah mereka juga membutuhkan kenyamanan, biaya pendidikan, melangsungkan usaha, gambaran kehidupan di masa depan, dan berkembang seperti anggota masyarakat yang lain? Padahal selama tinggal di pengungsian, praktis mereka hanya bisa ‘’menunggu nasib’’, kecuali yang memang punya pekerjaan tetap.

Persoalan penanganan bencana memang kompleks. Pengungsi di Balerante dilarang kembali ke rumahnya, karena berada di radius kurang dari lima kilometer dari puncak Merapi. Lokasi ini masuk kawasan rawan bencana (KRB) III, dan dilarang untuk hunian. Sementara di Kabupaten Magelang, sebagian besar rumah tertimbun pasir karena terjangan lahar dingin. Mereka tidak boleh kembali ke tempat asal, karena berada di bantaran sungai dan jarak dari bibir sungai kurang dari 300 meter. Kawasan ini juga dilarang untuk lokasi hunian.

Ironisnya, sambil menunggu kepastian relokasi, mereka dihantui kekhawatiran jika masa tanggap darurat dihentikan. Otomatis jatah hidup Rp 5.000/ jiwa/ hari juga hilang. Yang bukan karyawan atau pegawai, praktis belum bisa menjalankan kembali usahanya seperti salon kecantikan, ternak unggas, budi daya ikan, warungan, dan sebagainya. Mereka berharap akses ekonomi diperhatikan serius, agar dapat membangun kembali kemandirian untuk hidup normal. Pemenuhan aspek-aspek infrastruktur, psikologi, dan ekonomi perlu berjalan beriring.

Indonesia memang bukan Jepang, yang berani menaikkan tarif tol hingga 500 persen, yang hasilnya untuk membantu korban bencana. Huntara sangat memadai. Rumah yang rusak dibangun kembali dengan dana pemerintah. Kita tentu tidak bermuluk-muluk meminta seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang terhadap korban bencana. Namun dengan niat baik yang dilandasi kepedulian dan kebersamaan semua pihak, persoalan tidak akan berlarut tanpa kepastian. Janganlah mereka ‘’digantung’’ oleh masalah yang serbatidak pasti.

Suara Merdeka, 4 Juli 2011

 

 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi