BPBD Provinsi Jawa Tengah

Jl. Imam Bonjol 1F Semarang | Tel. 024-3519927, 3519904 | email: bpbd@jatengprov.go.id

Aktifitas BPBD
Disiapkan Rp 1,35 Triliun untuk Rumah Korban Merapi
Kegiatan - Liputan Media
Wednesday, 03 August 2011 21:33

JAKARTA- Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1,35 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan di sekitar Gunung Merapi pascaletusan yang terjadi Oktober tahun lalu. Anggaran tersebut akan dikucurkan selama tiga tahun. “Kira-kira total untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu sekitar Rp 1,35 triliun. Itu untuk tiga tahun, yaitu 2011 sampai 2013,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (2/8).

Sesuai kesepakatan pemerintah, tambah Hatta, dana Rp 1,35 triliun itu juga akan digunakan untuk memperbaiki rumah-rumah para korban letusan Merapi. “Nanti kepala keluarga (KK) akan dapat penggantian,” ujarnya. Pemerintah, kata Hatta, meminta warga yang tinggal di dekat puncak Merapi untuk turun ke bawah.

Rencananya, mereka akan diberi lahan dan rumah baru untuk tempat tinggal warga tersebut. 3.000 Sapi Selain itu, pemerintah juga menyatakan telah mengucurkan dana hingga Rp 35 miliar untuk mengganti rugi sapi warga di kawasan Merapi. Dana tersebut digunakan untuk mengganti sekitar 3.000 sapi korban Merapi. Padahal sebelumnya, pemerintah menyatakan anggaran yang dialokasikan untuk mengganti sapi sebesar Rp 100 miliar.

“Kita menyediakan anggaran sekitar Rp 100 miliar, yang terpakai antara Rp 30-35 miliar, jadi kecil sekali karena hanya sekitar 3.000 ekor yang mati. Kemudian ada mereka yang kita bantu untuk pakan ternak, jadi sekitar 35 miliar,” jelas Menteri Pertanian Suswono ditemui dalam kesempatan yang sama.

Sejauh ini, tambahnya, sebanyak 90% pencairan anggaran sudah dilakukan masyarakat yang sapi-sapinya mati akibat bencana Merapi. Sedangkan sisanya belum melakukan pencairan anggaran karena belum memenuhi mekanisme, yaitu memiliki calon sapi yang bisa dibeli.

“Jadi ada beberapa yang belum mengambil uang di bank karena memang belum mendapatkan sapi yang harus dibeli. Kasus yang muncul ada beberapa saja, tapi yang umum sudah terselesaikan karena uang itu langsung kita transfer ke bank dan itu sudah menjadi milik petani atau peternak,” jelasnya. Adapun sisa anggaran, tambah Suswono, merupakan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (J10-43)

Suara Merdeka, 3 Agustus 2011

 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi