BPBD Provinsi Jawa Tengah

Jl. Imam Bonjol 1F Semarang | Tel. 024-3519927, 3519904 | email: bpbd@jatengprov.go.id

Aktifitas BPBD
Rakor ke - II LogPal BPBD Prov. Jawa Tengah
Kegiatan - Logistik & Peralatan
Written by Egga   
Wednesday, 19 September 2012 07:00

RAPAT KOORDINASI LOGISTIK DAN PERALATAN BENCANA TAHAP II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012, Pati, 19 September  2012.

Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana Tahap II pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 di Ruang Pertemuan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah, Jalan Panglima Sudirman No. 52, Pati.

Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana Tahap II Provinsi Jawa Tengah tersebut telah dihadiri sebanyak 60 Peserta, terdiri dari 19 Kab/Kota (Unsur BPBD, Dinas Sosial dan Kesbangpolinmas/Satpol PP), sedangkan dari tingkat provinsi dihadiri oleh Dinas Sosial, Bakorwil III, Bakorwil I dan Biro Binsos Setda Provinsi Jawa Tengah.

Narasumber dari kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana Tahap I Provinsi Jawa Tengah berasal dari :
1.Ir. Siti Noerhayati, MM, Direktur Peralatan pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Jakarta.
2.Putu Adhi Sutrisna, SH, Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
3.Drs. Wasi Aryadi, MM, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap.

Tujuan Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana Tahap II Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 adalah Memetakan dan mensinkronisasikan potensi sumber daya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat sehingga penanganan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat korban bencana.

Hal-hal strategis yang dihasilkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana Tahap II Provinsi Jawa Tengah :

  1. Untuk kesiapsiagaan dalam penyiapan, penyimpanan serta penyaluran logistic dan peralatan ke lokasi bencana BNPB dan BPBD membangun Sistem Logistik dan Peralatan.
  2. Sistem manajemen logistik dan peralatan sangat diperlukan mulai dari inventarisasi kebutuhan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, pengangkutan, penerimaan di tujuan serta penghaapusan dan pertanggung jawaban. Semuanya ini telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB.
  3. Dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana diperlukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana/penguatan kelembagaan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penanganan darurat pengiriman bantuan langsung ke lokasi bencana sesuai kebutuhan.
  4. Perencanaan bantuan logistik dan peralatan.
  5. BNPB dan BPBD menyiapkan data dan informasi tentang logistic dan peralatan penanggulangan bencana secara komprehensif, akurat dan mutakhir sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan logistic dan peralatan penanggulangan bencana.
  6. Dasar pemberian bantuan logistik dan peralatan dari BNPB.
  7. Pemetaan dan ketersediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
  8. BPBD Kabupaten Cilacap telah mencoba mengimplementasikan sistem pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan sampai pada pertanggung jawaban.

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut dalam kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana Tahap II Provinsi Jawa Tengah :

  1. Dukungan logistik dan peralatan bencana yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan.
  2. Pemetaan logistik dan peralatan bencana sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi dan sumber daya logistik dan peralatan yang ada disetiap daerah secara menyeluruh baik di BPBD, SKPD pemerintah terkait dan non pemerintah (Dunia Usaha, LSM, masyarakat).
  3. Untuk mewujudkan peran seimbang 3 pilar penanggulangan bencana, perlu mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan logistik dan peralatan.
  4. Penerapan dan pengelolaan logistik dan peralatan PB secara optimal dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola penanganan darurat.
  5. Kabupaten/Kota akan segera menyampaikan laporan ketersediaan logistic dan peralatan PB secara periodik setiap bulannya baik yang ada di BPBD, SKPD terkait kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah selanjutnya akan disampaikan kepada BNPB guna pemenuhan logistik dan peralatan PB di daerah.

 

Last Updated on Thursday, 18 October 2012 08:26
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi