BPBD Provinsi Jawa Tengah

Jl. Imam Bonjol 1F Semarang | Tel. 024-3519927, 3519904 | email: bpbd@jatengprov.go.id

Aktifitas BPBD
Rapat Koordinasi Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menghadapi Kekeringan Tahun 2016
Kegiatan - sub. Program
Written by Rachmad   
Friday, 03 June 2016 09:13

 

BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menghadapi Kekeringan Tahun 2016 pada hari Rabu – Kamis tanggal 1 – 2 Juni 2016. Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bakorwil II Surakarta, Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 1 Surakarta. Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi penanganan kekeringan di Jawa Tengah Tahun 2016 agar dapat diminimalisir dampak yang ditimbulkan. Adapun Peserta rakor berjumlah ± 80 (delapan puluh) orang terdiri dari: Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kebakaran Kab/Kota se-Jawa Tengah yang belum bergabung dengan BPBD.

Rakor dibuka oleh Bapak Assisten Kesra yang mewakili Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pembicara dari rakor tersebut adalah : Deputi Penanganan Darurat BNPB yang diwakili oleh Direktorat Bantuan Darurat bapak Drs. Eko Budiman, MM dengan materi Kebijakan BNPB dalam Penanganan dan Antisipasi Bencana Kekeringan Tahun 2016, Kepala BMKG Semarang bapak Ir. Turban Wiyoso, M.Si dengan materi Kondisi Iklim Aktual dan Potensi Bencana Kekeringan di Jawa Tengah Tahun 2016, Serta materi dari Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah bapak Sarwa Pramana, SH, M.Si Kesiapan Pemerintah Daerah Menghadapi Kekeringan Tahun 2016. Dalam rakor tersebut juga di sertakan pengenalan produk pemadam api dan demo oleh pihak dari Fire ade.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan BPBD Kabupaten/Kota menghitung jumlah KK terampak kekeringan serta jumlah kebutuhan apa saja diperlukan di setiap Kecamatan terdampak kekeringan, Pengurangan alokasi Dana untuk droping air dengan kata lain mengalokasika dana guna pembangunan sarpras untuk mengurangi kekeringan,  Serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan dunia usaha untuk mengatasi kekeringan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. BPBD juga segera melaporkan kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan darurat kekeringan apa bila terdapat lebih dari dua kecamatan terdampak, sebagai dasar turunnya dana siap pakai.

Last Updated on Friday, 03 June 2016 09:17
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi