Aktifitas BPBD
BPBD Jateng adakan Rapat Koordinasi Standarisasi dan Sinergi Penyusunan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah
Kegiatan - sub. Program
Written by Rizky   
Tuesday, 18 April 2017 14:45

BPBD Prov Jateng telah melaksanakan kegiatan Rakor Standarisasi dan Sinergi Penyusunan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Jawa Tengah pada Rabu, 12 April 2017 di Ruang Rapat Prambanan Hotel Indah Palace Surakarta Jl. Veteran No. 284 Surakarta dengan peserta meliputi BPBD Kab/Kota se Jawa Tenga. Tujuan rakor tersebut adalah untuk mensinergikan penyusunan program/kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2018 dan mengetahui Perkembangan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Materi dan Narasumber disampaikan Kepala Biro Perencanaan BNPB dengan materi Sinergi Rencana Program Prioritas Bidang Kebencanaan Tahun 2018 dan Kepala Biro Hukum BNPB dengan materi Perkembangan Proses Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Point sambutan Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rakor tersebut bahwa: Tahun 2018 mindset BPBD harus lebih mengarah pada mitigasi bencana untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana, Menaikkan anggaran tahun 2018 untuk mitigasi bencana sebagai tindak lanjut BPBD dalam memaksimalkan pelaksanakan program PRB, BPBD Kab/Kota diharapkan bisa mengikuti peningkatan RENJA yang disusun oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama BNPB menuturkan: agar BPBD tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dikarenakan sampai saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan baru yang terbit sebagai Juklak Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, BNPB akan mengusulkan pemimpin BPBD adalah Kepala BPBD (Eselon I.b untuk Provinsi dan Eselon II.a untuk Kab/Kota), karena berkaitan dengan fungsi BPBD sebagai koordinasi, komando dan pelaksana.

Demikian halnya dengan Kepala Biro Perencanaan BNPB yang diwakili oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II BNPB juga menuturkan untuk: Mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dengan fokus PRB berdasarkan kajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah, BPBD Provinsi dan Kab/Kota diharapkan dapat membangun perencanaan program/kegiatan dan anggaran kelembagaan yang berkualitas meliputi arah kebijakan, sasaran, serta target yang terukur, Sosialisasi secara berkesinambungan posisi tugas dan fungsi kelembagaan BPBD terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan kepada mitra kerja OPD, lembaga non pemerintah dan kelembagaan lainnya yang mempunyai fungsi yang bersinggungan untuk membangun mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi