Aktifitas BPBD
Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang di Jawa Tengah
Kegiatan - sub. Program
Written by Egga   
Tuesday, 02 May 2017 14:22

Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang di Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Selasa s/d Kamis pada tanggal  25 s/d 27 April 2017 di Kantor Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III Surakarta (Ex. Bakorwil II) di Jl. Slamet Riyadi No. 15 Surakarta. Narasumber Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP (Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan Kristanto Sinandang (UNDP). Dengan fasilitator Rinto Andriono UN-ESCAP Humam Zarodi.

Pelatihan ini diikuti dari unsur BPBD, BAPPEDA, BPKAD dan Forum PRB dari Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Banyumas, Klaten, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Pati, Wonogiri, Kota Surakarta dan Kota Semarang).

Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan pelatihan ini  adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan peserta terhadap konsep, strategi dan ketrampilan teknik pengintegrasian program pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang untuk diimplementasikan di wilayah masing-masing.

Acara dibuka oleh Ady Prabowo, SH, MM selaku Kepala Bagian Tata Usaha BPBD Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan :

  1. Sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, mengingat pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan  pembangunan dan tata ruang sangat penting karena kondisi wilayah di Jawa Tengah yang rawan becana;
  2. Integrasi antar dokumen-dokumen analisis risiko, perencanaan PB, perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang adalah faktor strategis untuk mengurangi risiko-risiko pembangunan akibat bencana. Oleh karena itu, BPBD Povinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan UN-ESCAP menyepakati kegiatan pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk pengintegrasian RPB, RPJMD dan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Tengah;
  3. Diharapkan peserta yang mengikuti pelatihan ini nantinya dapat membentuk jejaring pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang di wilayah masing-masing.

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP menyampaikan pokok materi Kapasitas dalam pengurangan risiko bencana dan penataan ruang dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk dapat mengintegrasikan PRB ke dalam perencanaan, termasuk dalam perencanaan tata ruang wilayah karena PRB adalah investasi pembangunan berkelanjutan. Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota masih dalam proses penyusunan dan penyesuaian, sehingga memerlukan sinergi dengan proses penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana aksi pengurangan risiko bencana (RAPRB). Peningkatan kualitas RTRW di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memerlukan perhatian khusus atas kondisi kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah dalam pengamanan pelaksanaan prioritas nasional pada kawasan-kawasan strategis nasional. Sejalan dengan RTRW Nasional yang telah memperhatikan kondisi geografis wilayah nasional yang rawan terhadap bencana, maka di tingkat daerah juga diperlukan perhatian yang lebih tegas dalam melakukan penyusunan atau penyesuaian RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota yang berbasis risiko bencana di masing-masing wilayahyang sifatnya khusus untuk dapat mengakomodir kebutuhan dan kesesuaian dengan tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing daerah. Perlu adanya sinergi antara penyusunan dan penyesuaian RTRW dengan penyusunan RPB dan Renaksi PRB dengan memperhatikan tingkat risiko yang berbeda diantara masing-masing daerah.

Sedangkan Kristanto Sinandang menyampaikan pokok materi dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana, rencana tata ruang juga perlu memasukkan kajian risiko bencana untuk mengidentifikasi kerawanan, tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas di suatu wilayah. Mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang harus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Rencana tata ruang berdasarkan perspektif mitigasi bencana, sangat berguna dalam mereduksi keterpaparan jumlah penduduk, kerugian sosial, ekonomi dan sarana prasarana (fisik) dari ancaman bencana.

Pengintegrasian PRB dalam penataan ruang wilayah merupakan keharusan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan aman untuk seluruh masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan dan rentan terhadap kejadian bencana. Diperlukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan dalam mengintegrasikan PRB ke dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk penataan ruang yang berbasis risiko bencana. Kapasitas kelembagaan yang terkait dengan PRB dan PRW menjadi kunci penting untuk mewujudkan RPB dan RAPRB yang menjadi masukan dalam penyusunan RTRW yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan aman. Dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2017 pada tanggal 26 April 2017, peserta pelatihan turut berpartisipasi dengan melaksanakan simulasi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi.

DOKUMENTASI

Last Updated on Tuesday, 02 May 2017 16:18
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi