Aktifitas BPBD
Rakor Pengintegrasian PRB dalam Perencanaan Pembangunan
Kegiatan - sub. Program
Written by Egga   
Wednesday, 07 June 2017 10:20

Rapat Koordinasi Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Mei 2017 bertempat di ruang Rapat Lt. IV Gd. A, BPBD Prov Jateng, Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang. Dengan narasumber Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si (Kepala Sub Direktorat Pencegahan BNPB), Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si (Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah), Sunaryo (Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah) dan Rinto Andriono (UNDP).

Peserta Rakor terdiri dari Sekretaris dan Kasubag Perencanaan BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah dan perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas. Dengan maksud dan tujuan untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui konsep dan strategi pengintegrasian program pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan membentuk jejaring pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.

 

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mewakili Gubernur Jawa Tengah dan menyampaikan point sambutan antara lain, strategi penanggulangan bencana yang jitu meliputi internalisasi PRB sangat dibutuhkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, koordinasi antar kementerian/lembaga menjadi point penting dalam pengintegrasian PRB ke dalam rencana pembangunan, dan pembangunan yang berwawasan PRB merupakan awal untuk menjadikan hasil-hasil pembangunan menjadi lebih bermanfaat dan lebih lama untuk dapat dirasakan oleh masyarakat.

Arahan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah antara lain, bencana menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan pembangunan dan penataan ruang, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu didasari pengenalan dan pemahaman atas risiko kebencanaan di kawasan yang dibangun dan ditata, perlu adanya kajian ancaman/bahaya, kerentanan dan kajian risiko, dilengkapi dengan zonasi ancaman/bahaya dalam pengaturan pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi ancaman bencana, misal penataan fungsi ruang, aturan/ persyaratan membangun, pembatasan penggunaan, suport data untuk review tata ruang dengan menggunakan data yang telah diupdate dengan benar, sehingga pembangunan sudah mengantisipasi pada risiko bencana.

Penyampaian pokok materi oleh Kepala Sub Direktorat Pencegahan BNPB mewakili Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB sebagai berikut, setiap Kabupaten/Kota harus memiliki strategi PRB dan mengintegrasikan PRB dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang yang partisipatif dengan memahami risiko bencana melalui peta risiko bencana yang ada di daerah masing-masing, dukung program PRB ke dalam tataran yang implementatif di daerah yang langsung dapat memberikan dampak pada masyarakat dan pembangunan infrastruktur, perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, dimana setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Penyampaian pokok materi oleh Rinto Andriono selaku narasumber dari UNDP adalah langkah pengintegrasian PRB ke dalam rencana pembangunan dapat dilakukan dengan menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu dan mengkaji permasalahan terkait kajian risiko bencana yang memuat aspek secara khusus dalam bagian rekomendasi kegiatan, pilihan tindakan RPB yang memuat visi, misi dan tujuan dapat memandu pemilihan sasaran dari RPJMD agar lebih sensitif terhadap PRB, pengintegrasian mekanisme penanggulangan bencana dalam RPBD ke dalam rencana pembangunan dapat didukung oleh strategi dan arah kebijakan RPJMD.

Penyampaian pokok materi oleh Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah adalah paradigma pembangunan bidang kebencanaan yang sekarang dianut adalah konsep pengurangan risiko bencana, untuk itu diperlukan peta kondisi kemampuan masing-masing dan metode integrasi yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, perlu adanya peningkatan jalinan kemitraan, kegotong -royongan dan kepekaan sosial untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dengan PRB.

Sedangkan Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan kepada Sekretaris BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai tindak lanjut rakor, yaitu Penuhi Perda PB dan wujudkan RPB, beraudiensi dengan rekan kerja di DPR untuk memaparkan tupoksi BPBD, mengajak rekan kerja di DPR sesuai daerah pilihan masing-masing dan tanpa membawa nama partai untuk ikut berpartisipasi langsung bersama BPBD saat terjadi bencana apapun, komunikasikan dengan perguruan tinggi untuk menganalisis kenaikan staf menjadi tipe A, membangun kepercayaan dengan BAPPEDA dengan menunjukkan bahwa BPBD itu ada dan selalu hadir, membuat data base yang ter-update tentang jumlah masyarakat yang menempati daerah rawan bencana sebagai bahan dasar untuk membuat usulan perencanaan, konsepkan Peraturan Bupati masing-masing untuk bantuan darurat bencana yang berasal dari dana BTT (Bantuan Tidak Terduga).

Kesimpulannya adalah Integrasi antar dokumen analisis risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan dan tata ruang merupakan faktor strategis untuk mengurangi risiko pembangunan akibat bencana, sangat penting untuk menata dan mengatur perencanaan pembangunan agar memenuhi kaidah tata ruang yang sesuai peruntukannya dan sesuai kapasitas, sehingga dapat meminimalisasi hal-hal negatif seperti dampak bencana.

DOKUMENTASI :

Last Updated on Wednesday, 07 June 2017 11:09
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi