BPBD Provinsi Jawa Tengah

Jl. Imam Bonjol 1F Semarang | Tel. 024-3519927, 3519904 | email: bpbd@jatengprov.go.id

Aktifitas BPBD
RAPAT KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI PASCA BENCANA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan - Rehab & Rekon
Written by Ahmad   
Tuesday, 29 August 2017 11:53

 

Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa tengah tahun Anggaran 2017 dengan tema "Proses Relokasi, Pendampingan Pengelolaan Huntap dan Pemulihan Lahan Kritis Pasca Bencana" dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai IV Gedung A Kantor Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang pada tanggal 22 Agustus 2017.

Rapat dibuka dan ditutup oleh Kabid Rehab-Rekon BPBD Prov. Jateng  mewakili Kalakhar BPBD Prov. Jateng dengan narasumber Agus Riyanto, ST MM dari BNPB, Teguh Dwi haryanto, ST dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jeteng, dan  Edy Supriyanto, SE dari LiDi PB Jateng dan Moderator Fertilia, ST, MKom Fungsional Perencana Bappeda Prov. Jateng; Ir. M. Agung Ridho, MT—Ketua Jurusan PWK UNISULA. dengan peserta 31 (tiga puluh satu) BPBD Kabupaten/Kota se Jateng, yang tidak hadir BPBD Kabupaten Grobogan dan Kota Tegal. Hadir pribadi Kalaksa. Kabupaten Blora, Rembang. Banyumas, Boyolali, Klaten, Kendal, dan Karanganyar; OPD Prov. Jateng : Dinsos, Dinpertanbun, Dinas PU SDA TARU dan Dinkop UMKM dan Perguruan Tinggi antara lain UNISULA, UNDIP dan UNNES.

Tujuan dari Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah adalah memfasilitasi kesamaan persepsi, mendorong keterpaduan, dan sinergitas pembiayaan dan pelaksanaan pemulihan dan peningkatan perumahan dan dilingkungannya pasca bencana, utamanya untuk percepatan relokasi korban pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Hal-hal Substansial meliputi :

  1. Pembangunan kembali permukiman masyarakat pascabencana merupakan kebutuhan prioritas yang harus segera diselesaikan dengan mengarustamakan pengurangan risiko bencana melalui pembangunan kembali permukiman yang lebih baik dan aman sesuai dengan standar rumah tahan / aman bencana.
  2. Relokasi harus memperhatikan banyak aspek bukan hanya fisik dan infrastruktur saja, namun aspek sosial (pendidikan dan kesehatan) serta aspek ekonomi menjadi pertimbangan dalam rencana relokasi.
  3. Kebijakan bantuan (stimulan), merupakan bantuan dengan cakupan yang luas, tidak sekedar pemberian uang dan barang namun lebih kepada bagaimana melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam penanganan bencana.
  4. Pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai sosial (gotong royong, empati) akan menjadi daya ungkit dalam percepatan penanganan bencana. Agar pola pemberdayaan masyarakat ini dapat efektif maka dibangun sistem pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD.
  5. Ada 2 tipologi pelaksanaan rehab rekon permukiman yaitu Insitu (perbaikan/pembangunan huntap di lokasi semula) dan Exsitu (Relokasi struktural dan Relokasi mandiri).
  6. Pentingnya pada tahap perencanaan untuk melakukan kajian kebutuhan perhitungan kemungkinan terdampak bencana.
  7. Sumber pembiayaan rehab rekon selain dari pemerintah dapat melibatkan peran CSR.
  8. Internalisasi kebencanaan dalam dokumen RTRW. Peninjauan kembali RTRW kab/kota hendaknya menjadi momentum untuk internalisasi penanganan pasca bencana (mitigasi rencana relokasi).
  9. Dalam perencanaan pembangunan Huntap harus mengakomodir kebutuhan penyadang disabilitas.
Adapun kesimpulan dari Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah meliputi :
  1. Bantuan/stimulan akan berdaya guna jika didukung pola peran yang saling melengkapi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.
  2. Sinergitas lintas sektor antara pemerintah (BPBD dengan dinas terkait), swasta dan masyarakat dapat mendukung penanganan bencana secara optimal.
  3. Mekanisme pendanaan baik dari aspek pengelolaan dan pemanfaatan harus mendasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
  4. Validitas Data, menjadi hal penting dalam kegiatan rehab rekon agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat.
  5. Demikian dilaporkan untuk menjadikan periksa. Internalisasi kebencanaan (mitigasi dan rencana relokasi) dalam dokumen perencanaan, agar tidak menimbulkan dampak bencana yang lebih besar.
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 12:10
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Petunjuk Unit LIDi

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi