Aktifitas BPBD
Bimtek Standardisasi Data Kebencanaan
Kegiatan - sub. Umum & Kepegawaian
Saturday, 03 March 2012 15:40

Perbesar Foto klik disini

PUSDATIN BNPB bersama dengan BPBD Prov. Jawa Tengah telah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) "STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN", pada tanggal 1 s/d 3 Maret 2012, di Hotel Pandanaran Semarang, dengan Tema Peningkatan Pengelolaan Data Kebencanaan. Pelatihan ini diikuti oleh BPBD Kab/Kota seluruh Jawa Tengah, dan beberapa Instansi/lintas sektor yang bernaung di Penanggulangan Bencana. Acara ini dibuka oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB DR. Sutopo Purwo Nugroho, dan diteruskan dengan sambutan khusus dari Kepala Pelaksana Harian BPBD Prov. Jawa Tengah Sarwa Pramana, SH., M.Si.

Tanpa disadari misi dalam pelaksanaan bimtek tersebut, menurut Kapusdatin BNPB dan Kalakhar BPBD Prov. Jateng ternyata mempunyai kesamaan persepsi, bahwa Standardisasi Data Kebencanaan merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar pencatatan data bencana di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Trend kejadian bencana menunjukkan peningkatan kejadian bencana dari tahun ke tahun. Pencatatan data bencana yang sistematis akan mempermudah dalam pengolahan data bencana, membantu dalam perencanaan pengurangan risiko bencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke depannya. Terdapat perbedaan format pelaporan data antara provinsi/kabupaten/kota yang satu dengan yang lain. Format yang berbeda tersebut menyebabkan kesulitan dalam membuat rekapitulasi data bencana secara nasional.

Oleh karena itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai badan negara yang menangani masalah bencana perlu membakukan dan menyeragamkan data bencana di seluruh wilayah Indonesia. Standardisasi data kebencanaan disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaporan kejadian bencana. Dalam standardisasi data kebencanaan ini, terdiri dari data pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Sehingga munculah Perka BNPB No. 8 tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan. Perka ini muncul dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat standardisasi data kebencanaan. Dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf [a] perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Standardisasi Data Kebencanaan

Adapun tujuan Standardisasi data kebencanaan adalah :

  1. Menyamakan persepsi antara BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan pengelolaan data bencana.
  2. Memberikan panduan dalam pengelolaan data bencana.
  3. Mempermudah BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainya dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis dan pelaporan data bencana, pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ruang lingkup Standardisasi data kebencanaan adalah :

  1. Standardisasi data kebencanaan membahas tiga formulir yang digunakan dalam proses pendataan, yaitu: (1) Formulir Profil Daerah, (2) Formulir Kejadian Bencana, dan (3) Formulir Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  2. Standardisasi data bencana ini berlaku bagi BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengumpulan, pengelolaan, pelaporan sampai penyusunan basis data kebencanaan di wilayah masing-masing.

Alur Pengelolaan Data Bencana, penjelasan Data Pra Bencana beserta format-formatnya, Data Tanggap Darurat, dan Data Pasca Bencana (Perka BNPB No. 8 tahun 2011) dapat didownload disini

Last Updated on Monday, 30 April 2012 06:45
 

NO. TLP POSKO

Pemohon Informasi

lapor_gub

Buku Disasbilitas

Pengaduan Masyarakat

lapor_gub

Informasi Publik

Statistik

Pelayanan Informasi